Pandangan UUD 1945 Pasal 27 Ayat menurut santri

Posted: September 23, 2010 in about me and her

BAB I
A.Pendahuluan
PEMAHAMAN UUD 1945 PASAL 27 AYAT (2)
Undang-undang Dasar 1945 merupakan asas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan UUD 1945 merupakan cikal bakal dari Pancasila.Dalam hal ini UUD 1945 membahas banyak hal-hal tentang hukum,politik,budaya,dan tatanan kehidupan serta tatanan kemasyarakatan di NKRI.
Sehubungan dengan adanya tatanan kehidupan dan tatanan kemasyarakatan, hal ini juga mencakup kepada kesejahteraan pada tenaga kerja di indonesia.Hal ini juga di ungkapkan pada UUD 1945 Pasal 27 Ayat(2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.Dari kutipan UUD 1945 diatas telah jelas bahwa kesejahteraan adalah kemampuan warga negara untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan yang layak.
Setiap warga negara pada dasarnya memiliki keinginan untuk berkehidupan dan bekerja secara layak agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera, karena kehidupan sejahtera adalah hak bagi setiap warga.
Setiap hak berawal dengan kewajiban maka dari itu setiap warga memiliki kewajiban untuk mencapai pada kehidupan yang sejahtera atau dengan kata lain kehidupan sejahtera dicapai dengan memenuhi kewajiban sebagai tenaga kerja.
Pemerintah sebagai aktor penting pada pencapaian kehidupan yang sejahtera memiliki andil besar dalam mengatur serta mencanangkan program-program pendukung agar tercapainya kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kuota-kuota peluang kerja pada negara Indonesia.
Pemerintah dan masyarakat memiliki kesinambungan yang amat sulit untuk dipisahkan pemerintah berkewajiban meyediakan peluang dan lapangan kerja sedangkan masyarakat harus memenuhi syarat dan kewajiban sebagai tenaga kerja.Oleh karena itu UUD 1945 menekankan pentingnya kehidupan sejahtera, dan kesanggupan pemerintah memenuhi kuota lapangan kerja

BAB II
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA
MENURUT UUD 1945 PASAL 27 AYAT 2
A. KEWAJIBAN PEMERINTAH MENURUT UUD 1945 PASAL 27 AYAT 2
Seperti apa yang telah dibahas pada pendahuluan, bahwasanya pemerintah sebagai aktor penting dalam pengadaan kesempatan dan peluang kerja, maka pemerintah wajib memiliki dan mencanangkan program-program yang mengarah pada perluasan peluang bagi pencari kerja.Sejauh ini pemerintah telah mencoba menciptakan peluang kerja yang sesuai dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja.Berikut kewajiban pemerintah menurut UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2)
1.1. MENCIPTAKAN PELUANG KERJA
Pemerintah memiliki andil besar dalam pengadaan peluang kerja karena jikalau pemerintah tak mampu membuka lapangan kerja akan berakibat buruk bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri.Jikalau terjadi ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi akan berakibat pada kerusakan sirklus ekonomi, karena angka pengangguran makin meningkat.
Pemerintah juga dituntut menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan golongan dan jenis tenaga kerja.Sebagaimana kita ketahui bahwa tenaga kerja memilki berbagai jenis,yaitu:
1. Tenaga Kerja Terdidik / Tenaga Ahli / Tenaga Mahir
Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Contohnya seperti Sarjana ekonomi, Insinyur, Dokter, Master, dan lain sebagainya.
2. Tenaga Kerja Terlatih
Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini tidak memerlukan pendidikan karena yang dibutuhkan adalah latihan dan melakukannya berulang-ulang sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya adalah supir, pelayan toko, tukang masak, montir, pelukis, dan lain-lain.

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih
Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih .merupakan tenaga kerja yang tidak memilii skill sama sekali, biasanya mereka melakukan suatu hal sehingga menjadi kebiasaan sehari – hari tanpa sekolah.Atau mengandalkan kekuatan fisik untuk menghasilkan barang dan jasa.Contoh kuli panggul,tukang sol sepatu,penggali kubu,dan lain sebagainya
1.2. PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA
Peningkatan kualitas kerja juga merupakan kewajiban bagi pemerintah. Ada dua jenis dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dilakukan pemerintah.
a. Peningkatan In formal
Kewajiban pemerintah dalam menigkatkan kualitas tenaga kerja salah satunya adalah pengadaan pendidikan berkala secara gratis.Kita ketahui bersama bahwa pemerintah memiliki program wajib sekolah 9 tahun dan kita juga mngenal program penunjang dari program wajib sekolah dengan istilah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Program wajib belajar dan BOS merupakan bukti dari keseriusan pemerintah dalam peningkata kualitas ketenaga kerjaan yang pada akhirnya berujung pada pencapaian kehidupan yang sejahtera.
b. Peningkatan non formal
Ketidakseimbangan yang dialami antara jalur akses informal dan pengguna akses informal menuntut pemerintah untuk menciptakan akses selain akses informal yaitu peningkatann kualitas tenaga kerja secara nonformal.Peningkatan secara nonformal memiliki contoh sebagai berikut: Workshops yang dilakukan departemen ketenagakerjaan dan transmigrasi,diklat yang diadakan berbagaimlembaga pemerintahan,seminar yang dilakukan di berbagai kalangan masyarakat,dan study banding yang dilakukan sekolah-sekolah sebagai pelengkai peningkatan kualitas ilmu calon/tenaga kerja tersebut.
1.3. MENJAMIN KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
Keselamatan tenaga merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan perusahaan agar tercapai pada kesejahteraan hidup.Pemerintah pun telah menyiapkan beberapa program dalam rangka meningkatkan kualitas dan jaminan tenagakerja antara lain sebagai berikut:
a.Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)
c.Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
b.Program jaminan hari tua (PHT)
a.Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)
Jamsostek merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.Jamsostek juga memiliki program-program penunjang kesejahteraan tenaga kerja.Program-program Jamsostek meliputi:
1.Program Jaminan hari tua (PHT)
Program Jaminan Hari Tua di buat sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal dunia, cacat, atau hari tua dan dibuat dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.
Iuran Program Jaminan Hari Tua:
• Ditanggung Perusahaan = 3,7%
• Ditanggung Tenaga Kerja = 2%
Manfaat / kegunaan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.
Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:
• Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
• Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan
• Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI
2. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Manfaat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi (JPK) perusahaan yakni perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif dalam menghasilkan barang dan jasa.
Jumlah iuran yang harus dibayarkan
Iuran JPK dibayar oleh perusahaan dengan perhitungan sebagai berikut:
• Tiga persen (3%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta ) untuk tenaga kerja lajang
• Enam persen (6%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta ) untuk tenaga kerja berkeluarga
• Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-
Cakupan program
Program JPK memberikan manfaat paripurna meliputi seluruh kebutuhan medis yang diselenggarakan di
setiap jenjang Pelayanan Perawatan Kesehatan (PPK) dengan rincian cakupan pelayanan sebagai berikut:
1. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama, adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi di Puskesmas, Klinik, Balai Pengobatan.
2. Pelayana rawat jalan tinkat II (lanjutan), adalah pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter spesialis atas dasar rujukan dari dokter PPK I sesuai dengan indikasi medis.
3. pelayanan rawat inap di rumah sakit adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang memerlukan perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit.
4. Pelayanan persalinan, adalah pertolongan persalinan yang diberikan kepada tenaga kerja wanita berkeluarga atau istri tenaga kerja peserta program JPK maksimum sampai dengan persalinan ke 3 (tiga).
5. pelayanan khusus, adalah pelayanan rehabilitasi, atau manfaat yang diberikan untuk mengembalikan fungsi tubuh.
6. Emergensi, Merupakan suatu keadaan dimana peserta membutuhkan pertolongan segera, yang bila tidak dilakukan dapat membahayakan jiwa.

1.4. MENJAGA KEMURNIAN UU KETENAGAKERJAAN
Indonesia merupakan bangsa yang berunda-undang juga memperhatikan tentang ketenagakerjaan seperti apa yang dibahas pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 1-3 dan Pasal 1 Ayat 23-26 yang berbunyi:
Pasal 1 ( ayat 1 – 3)
1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah.
Pasal 1 (ayat 23 – 26)
23.Kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan /atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik selama maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja.
24.Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
25.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan ketrampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, baik di sektor formal maupun di sektor informal.
26.Pemagangan adalah bagian dari sitem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.Dan kewajiban pemerintah bukan hanya menciptakan dan menyusun akan tetapi menyuluhkan dan menjaga kemurnian dari undang-undang tersebut.
B.KEWAJIBAN TENAGA KERJA MENURUT UUD 1945 PASAL 27 AYAT(2)
Kewajiban tenaga kerja menurut UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 sebagai berikut:
1.Mengikuti jenjang pendidikan
2.Mempersiapkan tenaga kerja yang handal
3.Mematuhi aturan ketenagakerjaan
4.Berusaha menciptakan lapangan kerja baru
5.Taat pajak.
2.1. MENGIKUTI JENJANG PENDIDIKAN
Sistem pendidikan Indonesia mewajibkan setiap warganya untuk mengenyam dunia pendidikan yang memiliki jenjang pendidikan selama 9 tahun.6 tahun Sekolah Dasar (SD), 3 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP).mengikuti jenjang pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi masyarakat Indonesia agar dapat merasakan kehidupan yang sejahtera.
Jadi salah satu kewajiban masyarakat menurut UUD 1945 adalah mengeyam dunia pendidikan selama 9 tahun sesuai yang telah di tentukan Undang-undang Negara Republik Indonesia.
2.2. MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK MENJADI TENAGA KERJA YANG HANDAL
Menurut struktur penduduk indonesia angkatan kerja dibagi menjadi 3 (tiga) :
1. Angkatan kerja tidak produktif : >64 th
2. Angkatan kerja produktif : 10 th – 64 th
3. Angkatan kerja belum produktif: Anak 0 – 10 th
Dari struktur diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwa no.1 telah melewati masa kerja dan hanya melewati masa pensiun sedangkan no. 2 sedang melewati masa kerja yang poduktif dimana tenaga kerja atau angkatan kerja mampu menghasilkan sesuatu bagi dirinya atau orang lain, sedangkan pada no. 3 merupakan angkatan kerja yang belum layak dinyatakan sebagai tenaga kerja karena belum sampai pada umur yang telah ditentukan.
Tugas masyarakat sebagai calon angkatan kerja adalah mempersiapkan diri untuk menjadi angkatan kerja yang produktif, persiapan tersebut dapat dicakup dalam berbagai aspek.Mempersiapkan fisik,jiwa,mental semisalnya.Itu merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalani sebagai calon angkatan kerja yang produktif.
2.3. MEMATUHI ATURAN KETENAGAKERJAAN
1. Undang Undang Kerja (UU NO. I Tahun 1951)
Menurut undang-undang ini ditentukan sebagai berikut.
a. Anak-anak yang berumur 14 tahun kebawah tidak boleh menjalankan pekeerjaan. Orang muda diatas 14 tahun dan dibawah 18 tahun, tidak boleh menjalankan pada malam hari. Yang dimaksud dengan malam hari, yaitu dari jam 18.00 sampai 06.00. Orang muda tidak boleh bekrja di tambang dan tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya.
b. Wanita tidak boleh bekerja pada malam hari, kecuali karena sifat pekerjaan ini yang mengharuskan wanita melakukannya (misalnya perawatan). Wanita tidak boleh bekerja di tambang. Selanjutnya wanita itu tidak boleh bekerja yang berbahaya bagi kesehatannya, juga pada pekerjaan yang menurut sifat, tempat, dan keadannya berbahaya bagi kesusilaan.
c. Buruh tidak boleh bekerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Apabila pekerjaan dilakukan paada malam hari atau berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan, maka tidak boleh bekerja lebih dari 6 jam sehari atau 35 jam seminggu.
d. Waktu istiharat harus ada setelah bejerjham 4 jam terus menerus,istirahat tidak boleh kurang dari pada setengah jam.Tiap – tiap minggu harus di adakan sedikit nya satu hari istirahat.
e. Buruh wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan setelah melahirkan anak atau gugur kandungan.Pada waktu pertama dan kedua hari haid,buruh wanita tidak boleh di wajibkan bekerja
Dari undang- undang di atas jelas telah dijelaskan bahwa ada beberapa syarat bagi tenaga kerja dari mulai batas umur sampai dengan waktu istirahatnya.Mematuhi aturan tersebut tak luput dari kewajiban sebagai warga negara calon angkatan kerja.

2.4. BERUSAHA MENCIPTAKAN LAPANGAN USAHA BARU
Selanyaknya warga negara kita harus turut membantu atas kemajuan pembangunan ekonomi negra kita yang dewasa ini sedang mengalami gegap gempita krisis ekonomi global, masalah utama adalah angka pengangguran mulai meningkat tajam, menurut jenisnya dan akibatnya pengagguran terbagi menjadi 7 (tujuh), berikut macam dan sebab pengagguran:
1.Pengangguran konjungtor/siklis
Pengangguran yang disebabkan terjadinya perubahan siklus pada kegian produksi dan konsumsi yang terjadi pada perusahaan atau badan usaha tertentu.Kemunduran ekonomi menyebabkan terjadinya gelombang pengangguran yang sangat besar.
Hal ini disebabkan terjadinya beberapa faktor:
1. Terjadinya peningkatan kegiatan produksi akan tetapi dibarengi juga penyusutan tingkat konsumsi (Jumlah barang yang banyak di pasaran)
2. Terjadinya peningkatan kegiatan konsumsi akan tetapi dibarengi juga dengan penyusutan kegiatan produksi (Jumlah barang yang langka di pasaran)
2.Pengangguran teknologi
Pengangguran yang disebabkan terjadinya kemajuan tekhnologi yang amat pesat dan sulit untuk dikendalikan, hal ini disebabkan oleh tuntutan konsumen kepada produsen agar lebih memproduksi barang lebih baik dan cepat.didasari tuntutan tersebutlah badan usaha negara maupun negara menggunakan teknologi yang lebih maju.
Hal ini menyebabkan terjadinya penyusutan tenaga manual sehingga para angkatan maupun tenaga kerja harus rela di PHK.
3.Penagguran musiman
Kita hidup sebagai calon angkatan kerja yang berstatus warga negara indonesia dinaungi oleh iklim tropis atau iklim yang memiliki 2 musim.Musim kemarau dan musim hujan, Dalam istilah tani kita sering mendengar musim tanam dan musim panen.
Hal ini juga menimbulkan masalah di sektor ekonomi indonesia meskipun menurut data koordinator kementrian perekoniomian bahwa indonesia merupakan bangsa yang agraris dan sebagian besar pendapatan dihasilkan oleh bumi.Akan tetapi apa jadinya jika selama 12 bulan pada 6 bulan pertama musim panen dan 6 bulan kedepan musim tanam bahkan musim paceklik?, ini akan menyebabkan banyaknya pengangguran musiman.
Belum lagi ditambah faktor alam yang mengalami gangguan dari pemanasan global (Global warming) jadi nasib para tenaga kerja musiman tergantung oleh musim.

4.Pengangguran struktural
Pengangguran yang disebabkan terjadinya beberapa pergeseran struktur dan kegiatan ekonomi yang dikarenakan perkembangan ekonomi, pengangguran struktural memilki 2 jenis, yaitu:
1.Permintaan penurunan
Terjadinya penurunan permintaan pada kegiatan produksi awal karena sudah ada pengganti kegiatan produksi yang lebih maju.
Sebagai contoh wartel mulai tergantikan fungsinya oleh telpon genggam (handphone) ini meunjukan permintaan yang menurun karena telah tergantikan dengan yang lain
2.Makin canggihnya teknik produksi
Hal ini memiliki kaitan besar dengan pengangguran teknologi, terjadinya peristiwa tergantikannya fungsi tenaga kerja oleh alat bantu.
5.Pengangguran normal
Pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya persyaratan dalam mencari kerja.Hal ini telah dibahas sebelumnya bahwa kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga dan setiap hak didahului oleh kewajiban.Dalam hal ini kurangnya pendidikan yang membuat para tenaga kerja tak dapat tertampung karena standar pendidikan yang kurang atau dibawah standar.
Dari uraian diatas bisa kita simpulkan beberapa faktor penyebab terjadinya pengangguran normal,yaitu:
1. Jumlah pencari kerja yang tak seimbang dengan peluang kerja.
2. Standar pendidikan yang rendah.
3. Meningkatnya teknologi
4. Mengakarnya paham neolib dan keinginan pengusaha mengambil untung sendiri.
5. Ketidakstabilan siklus ekonomi,politik, dan keamanan suatu negara.
6.Pengangguran terselubung
Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal hal ini dikarenakan adanya ketidakseuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya.Contoh seorang Sarjana S1 jurusan ekonomi harus rela bekerja sebagai supir busway, ini menimbulkan ketimpangan pada saat ia bekerja karena pekerjaannya tidak sesuai dengan kemampuannya.

7.Pengangguran terbuka
Keadaan dimana orang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.Hal ini memiliki hubungan dengan kapasitas lapangan pekerjaan yang belum mamadai.
Dari penjabaran tentang macam dan sebab pengangguran kita sebagai warga negara memiliki kewajiban membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah pengangguran yang sudah menjadi masalah yang mendarah daging di dunia ekonomi khususnya di indonesia.
Ada beberapa solusi yang bisa kita jalankan untuk membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran seperti mengadakan loka karya,mendirikan usaha kecil menengah, (Home Industry), serta melakukan pemerataan tenaga kerja.
2.5. TAAT PAJAK
Kita sering mendengar kata-kata ”orang bijak taat pajak” .Ini merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara yang telah wajib membayarnya karena menurut data yang diambil dari Badan Keuangan Negara (BKN) bahwa pendapatan negara sangat menggantungkan dengan pajak.
Kita dapat mengistilahkan pajak sebagai iuran kita sebagai warga negara dari contoh yang paling kecil yaitu pajak penghasilan (Pph) dan pajak pendapatan nilai (Ppn) dua pajak ini merupakan kewajiban yang mutlak bagi tenaga kerja produktif yang mampu menghasilkan penghasilan yang layak.

BAB III
HAK-HAK PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA
MENURUT UUD 1945 PASAL 27 AYAT 2

A.HAK-HAK PEMERINTAH MENURUT UUD 1945 PASAL 27 AYAT (2)
Hak pemerintah menurut UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 meliputi:
1.Pemerintah berhak membuat kebijakan yang pro maupun kontra
2.Pemerintah berhak merefisi kebijakan lama dengan kebijakan baru
3.Menetapkan Upah Minimum Regional
Sebagai lembaga yang memiliki peran penting pemerintah memiliki kewajiban seperti apa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya akan tetapi dibalik itu pemerintah juga memiliki hak yang wajib kita ketahuai, dan hak ini telah terkandung pada UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2).
1. PEMERINTAH BERHAK MEMBUAT KEBIJAKAN YANG PRO MAUPUN KONTRA
Sebagai lembaga pemerintahan yang berdiri diatas Undang-undang dasar negara, pemerintah berhak membuat kebijaka-kebijakan pro maupun kontra demi kesejahteraan rakyat, salah satu contoh kebijakan kontra adalah peralihan dana subsidi BBM ke dana subsidi pendidikan kebijakan ini sempat dikeluhkan kalangan pengusaha industri yang menggantungkan usahanya dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), sedangkan contoh kebijakan pro adalah pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT).Program yang sangat pro terhadap rakyat kecil.
Jadi bukan suatu yang aneh lagi jikalau pemerintah membuat kebijakan yang pro maupun kontra karena itu hak pemerintah sebagai pengatur roda pemerintahan akan tetapi dengan satu syarat pemerintah harus menjalani kewajibannya sebagai nahkoda pemerintahan.
2. PEMERINTAH BERHAK MEREFISI KEBIJAKAN LAMA DENGAN KEBIJAKAN BARU
Setelah kebijakan diciptakan oleh pemerintah, pemerintah juga berhak untuk merefisi atau mengkaji ulang sebuah kebijakan.Salah satu contohnya pada quartal 1 pertumbuhan ekonomi tahun 2004 harga BBM dibawah angka Rp.3000: sedangkan pada quartal 3 pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 harga BBM naik diatas Rp.4000;.Ini sudah menjadi kewajaran karena itulah hak-hak pemerintah yang akan didapatkan jikalau telah menjalani kewajibannya.
3. MENETAPKAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR)
Pemerintah juga berhak mengatur sistem gaji para karyawan,buruh, serta para pegawai negri maupun sipil dalam hal ini yang mesti diatur adalah Upah Minimal Regional (UMR) sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing.Menstandarkan UMR merupakan awal dari kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keseimbangan sirklus ekonomi.
B.HAK-HAK TENAGA KERJA MENURUT UUD 1945 PASAL 27 AYAT 2
Hak-hak tenaga kerja menurut UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 meliputi:
1.Mendapatkan kerja yang layak
2.Mendapatkan penghasilan yang mencukupi
3.Mendapatkan fasilitas kerja yang layak
4.Mendapatkan perlindungan UU ketenagakerjaan
1. MENDAPATKAN KERJA YANG LAYAK
Tujuan utama menjadi tenaga kerja adalah mendapatkan pekerjaan, sudah menjadi hak setiap pekerja mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi” Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.Pekerjaan yang layak merupakan awal dari penghidupan yang di cita-citakan yaitu kehidupan yang sejahtera.
2. MENDAPATKAN PENGHASILAN YANG MENCUKUPI
Setiap makhluk ekonomi hidup membutuhkan uang sebagai alat untuk menyambung hidup mereka dan sebagai nilai ukur pencapaian dari kerja mereka dan sebagai alat ukur apakah kehidupan mereka telah layak dan sejahtera.
Serta pengharapan agar gaji merekan bisa menyambung kehidupan sehari-hari sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih produktif.
3. MENDAPATKAN FASILITAS KERJA YANG LAYAK
Pada hakikatnya setiap calon angkatan kerja yang memiliki cita-cita berkehidupan sejahtera sangat berharap besar dengan fasilitas yang bisa menunjang pekerjaan dan kehidupan para pencari kerja, dan ada beberapa fasilitas yang amat sangat diidam-idamkan oleh para pencari kerja.
Fasilitas yang sangat diharapkan sebagai penunjang kerja adalah fasilitas jaminan keselamatan kerja.Fasilitas ini jelas mejadi fasilitas utama karena keselamatan pekerja amat sangat penting, jika seorang tenaga kerja bekerja dibawah perasaan hati yang gelisah maka hasil yang akan dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut sangatlah kurang memuaskan.
Selain fasilitas jaminan keselamatan kerja, karyawan juga mengharapkan fasilitas asuransi kecelakaan, manakala karyawan mengalami kecelakaan masih ada penghargaan dibalik kecelakaan yang dialami yaitu merasakan fasilitas asuransi.Ditambah lagi resiko kematian di beberapa sektor pekerjaan sepert penambang minyak bumi yang rentan akan kecelakaan yang bisa menjemput nyawa mereka.
Para karyawan yang sangat rentan oleh kecelakaan yang berujung pada kematian sangat berhak meiliki asuransi kematian yang bertujuan agar keluarga yang ditinggalkan tidak terlalu terbebani masalah biaya walaupun asuransi ini tak mampu mengurangi duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.

4. MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI UUD KETENAGAKERJAAN
Berikut UU perlindungan ketenagakerjaan yang berhak dirasakan para tenaga kerja:
Bagian Kesatu Perlindungan
Pasal 95
(1) Setiap pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
(2) Tidak dianggap sebagai mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
a. pekerjaan yang dilakukan semata-mata oleh anggota satu keluarga yang sama;
b. pekerjaan untuk keperluan rumah dan halaman, sepanjang dilakukan oleh anggota keluarga secara gotong royong menurut kebiasaan setempat;
c. pekerjaan yang dilakukan oleh siswa sekolah teknik dan kejuruan untuk umum yang diawasi oleh Pemerintah;
d. pekerjaan di rumah penampungan baik milik Pemerintah maupun swasta, usaha-usaha sosial atau yayasan, dan Balai Pemasyarakatan Anak.
Pasal 96
(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak berlaku bagi anak yang karena alasan tertentu
terpaksa bekerja.
(2) Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan perlindungan.
(3) Perlindungan anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi :
a. tidak mempekerjakan anak lebih dari 4 (empat) jam sehari;
b. tidak mempekerjakan anak antara pukul 18.00 sampai pukul 06.00;
c. memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanding dengan jam kerjanya;
d. tidak mempekerjakan anak dalam tambang bawah tanah, lubang di bawah permukaan tanah, tempat
mengambil mineral logam dan bahan-bahan galian lainnya dalam lubang atau terowongan di bawah tanah
termasuk dalam air;
e. tidak mempekerjakan anak pada tempat-tempat dan/atau menjalankan pekerjaan yang sifat pekerjaannya dapat membahayakan kesusilaan, keselamatan, dan kesehatan kerjanya;
f. tidak mempekerjakan anak di pabrik di dalam ruangan tertutup yang menggunakan alat bermesin;
g. tidak mempekerjakan anak pada pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, bangunan air, dan bangunan gedung; dan
h. tidak mempekerjakan anak pada pemuatan, pembongkaran, dan pemindahan barang di pelabuhan, dermaga, galangan kapal, stasiun, tempat pemberhentian dan pembongkaran muatan, serta di tempat penyimpanan barang atau gudang.
(4) Ketentuan mengenai pekerjaan yang berbahaya lainnya dan tata cara mempekerjakan anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 97
(1) Setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang muda untuk melakukan pekerjaan :
a. di dalam tambang bawah tanah, lubang di bawah permukaan tanah, tempat mengambil mineral logam dan bahan-bahan galian lainnya dalam lubang atau terowongan di bawah tanah termasuk dalam air ;
b. pada tempat-tempat kerja tertentu yang dapat membahayakan kesusilaan, keselamatan, dan kesehatan kerja;
c. pada waktu tertentu malam hari.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal orang muda :
a. mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja;
b. melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya sewaktu-waktu harus turun di bagian-bagian tambang dan lubang di dalam permukaan tanah.
(3) Ketentuan mengenai larangan orang muda yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ketentuan mengenai waktu tertentu malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berhubungan dengan jenis pekerjaan, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 98
(1) Setiap pengusaha dilarang mempekerjakan wanita untuk melakukan pekerjaan :
a. di dalam tambang bawah tanah, lubang di bawah permukaan tanah, tempat mengambil mineral logam dan bahan-bahan galian lainnya dalam lubang atau terowongan di bawah tanah termasuk dalam air;
b. pada tempat kerja yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, kesusilaan, dan yang tidak sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabat pekerja wanita;
c. pada waktu tertentu malam hari.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal :
a. mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja;
b. melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya sewaktu-waktu harus turun di bagian-bagian tambang bawah tanah;
c. melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kepentingan dan kesejahteraan umum.
(3) Dalam hal jenis dan tempat pekerjan mengharuskan dilakukan pada malam hari, maka pengusaha diwajibkan memperoleh izin.
(4) Jenis, tempat pekerjaan, persyaratan, dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
(5) Ketentuan mengenai tempat kerja yang membahayakan keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan, serta pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabat, dan bekerja pada waktu tertentu malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dan pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kepentingan dan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 99
Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja wanita yang sedang hamil dan/atau sedang menyusui pada waktu tertentu malam hari.
Pasal 100
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja bagi pekerja yang dipekerjakan.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. waktu kerja siang hari :
a.1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
a.2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
b. waktu kerja malam hari :
b.1. 6 (enam) jam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b.2. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Dalam hal pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana diamksud pada ayat (2), pengusaha wajib membayar upah waktu kerja lembur kepada pekerjanya.
(4) Waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan paling banyak :
a. 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu;
b. 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari waktu kerja siang hari untuk melakukan pekerjaan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi yang ditetapkan; atau
c. 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari waktu kerja malam hari untuk melakukan pekerjaan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi yang ditetapkan.
Pasal 101
Ketentuan mengenai mempekerjakan pekerja wanita yang sedang hamil dan/atau sedang menyusui pada waktu tertentu malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dan mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) serta waktu kerja pada sektor-sektor usaha tertentu, diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 102
(1) Setiap pekerja berhak untuk mendapatkan waktu istirahat kerja.
(2) Waktu istirahat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
b. istirahat mingguan, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
c. istirahat tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus:
d. istirahat sepatutnya untuk menjalankan kewajiban/menunaikan ibadah menurut agamanya.
(3) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.
(4) Ketentuan mengenai istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 103
(1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 setiap pekerja berhak untuk mendapatkan istirahat panjang paling lama 3 (tiga) bulan setelah bekerja secara terus menerus selama 6 (enam) tahun di suatu perusahaan atau kelompok perusahaan yang mampu.
(2) Ketentuan mengenai perusahaan yang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 104
(1) Pekerja wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.
(2) Pekerja wanita yang masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusukan bayinya pada jam kerja.
(3) Pekerja wanita harus diberi istirahat selama satu bulan sebelum saatnya menurut perhitungan dokter/bidan melahirkan anak dan dua bulan sesudah melahirkan.
(4) Pekerja wanita yang mengalami gugur kandungan diberi istirahat selama satu setengah bulan.
(5) Waktu istirahat sebelum saat pekerja wanita menurut perhitungan dokter/bidan melahirkan anak, dapat diperpanjang sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, jika dalam suatu keterangan dokter dinyatakan bahwa dalam hal itu perlu untuk menjaga kesehatannya.
(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan waktu istirahat bagi pekerja wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 105
(1) Pengusaha harus menyediakan fasilitas bagi pekerja wanita di lingkungan perusahaan untuk menyusukan bayinya.
(2) Ketentuan mengenai fasilitas menyusui bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 106
Setiap pekerja yang menjalankan haknya untuk melaksanakan waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b dan huruf c. Pasal 103 ayat (1), dan Pasal 104, berhak mendapat upah penuh.
Pasal 107
(1) Setiap pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja pada hari-hari libur resmi.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerjanya untuk melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus.
(3) Setiap pekerja yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan upah lembur.
(4) Ketentuan mengenai jenis, sifat, kriteria pekerjaan, dan pengaturan kerja bagi pekerja dan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 108
(1) Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan;
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
(2) Untuk melindungi kesehatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya kesehatan kerja.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang diatas diciptakan oleh pemerintah bertujuan agar tenaga kerja mampu bekerja lebih optimal dan produktif.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang telah kami bahas dari segala sudut pandang kami menyimpulkan beberapa kesimpulan yang mudah-mudah bisa menjadi wacana bagi tenaga kerja agar lebih produktif dalam dan bisa mencapai pada kehidupan yang sejahtera.
1.Pemerintah dan tenaga kerja mmemiliki hubungan erat dalam membangun kesejahteraan hidup
2.Tenaga kerja harus mematuhi UU yang berlaku
3. Pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab penuh dalm peningkatan kualitas tenaga kerja
4. Kewajiban pemerintah terhadaptenga kerja berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yakni:
a. Menciptakan peluang kerja
b. Peningkatan kualitas tenagakerja
c. Menjamin keselamatan dan kesejahteraan tenagakerja
d. Menjaga kemurnian UU ketenagakerjaan
5. Kewajiban tenagakerja menurut UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yakni:
a.Mengikuti jenjang pendidikan
b.Mempersiapkan tenaga kerja yang handal
c.Mematuhi aturan ketenagakerjaan
d.Berusaha menciptakan lapangan kerja baru
e.Taat pajak.
6. Hak pemerintah menurut UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yakni:
a.Pemerintah berhak membuat kebijakan yang pro maupun kontra
b.Pemerintah berhak merefisi kebijakan lama dengan kebijakan baru
c.Menetapkan Upah Minimum Regional

7. Hak pekerja menurut UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yakni:
a.Mendapatkan kerja yang layak
b.Mendapatkan penghasilan yang mencukupi
c.Mendapatkan fasilitas kerja yang layak
d.Mendapatkan perlindungan UU ketenagakerjaan
8. Untuk menciptakan kesejahteraan dan melindungi tenagakerja maka pemerintah membuat
UUD tenagakerja sehinggaterjadi kerja sama antara pekerja dan perusahaan
2. SARAN – SARAN
Dari beberapa uraian yang telah kami uraikan kami akan sedikit memberikan saran dari beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia dan cita-cita kehidupan yang sejahtera, sebagai berikut :
1.Pemerintah diharapkan bisa lebih mengetahui masalah kesejahteraan tenaga kerja
2.Pemerintah membangun beberapa lembaga konseling untuk menjalin tali komunikasi antara tenaga kerja
dan pemerintah
3.Pemerinrtah harus lebih mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja dibanding
memporsir kerjanya
4.Tenaga kerja diharapkan mengikuti aturan serta undang-undang yang telah diterapkan pemerintah
5.Tenaga kerja lebih memperhatikan resiko kerja daripada pendapatan kerja
6.Menjaga keharmonisan hubungan antara tenga kerja dan pemerintah
7.Pemerintah dan tenaga kerja Sama-sama saling menjaga kestabilan siklus ekonomi negara.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan inin banyak kekurangan maka kami mohon kritik dan saran demi kebaikan yang akan datang.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s